PPTKI Jangan Membodohi Masyarakat

Lagi-Lagi PPTKI

Wakil Bupati Wonosobo, Drs H Muntohar MM minta agar pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKI) jangan membodohi masyarakat ataupun calon tenaga kerja. "Jika ada calon TKI tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan. Misalnya, calon TKI belum mendapat ijin dari suami maupun keluarga, jangan dipaksakan," tandas H Muntohar ketika membuka...



Wakil Bupati Wonosobo, Drs H Muntohar MM minta agar pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKI) jangan membodohi masyarakat ataupun calon tenaga kerja. "Jika ada calon TKI tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan. Misalnya, calon TKI belum mendapat ijin dari suami maupun keluarga, jangan dipaksakan," tandas H Muntohar ketika membuka Penyuluhan hukum pelaksana penempatan dan perlindungan TKI luar negeri, Selasa kemarin.

Penyuluhan diikuti PPTKI swasta di eks Karesidenaqn Kedu, di gedung pertemuan BLK Disnakertrans Wonosobo. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh BP3TKI, DPD Ajaspac, LBH Jateng dan LSM Obyektif. Penyuluhan hukum dengan materi Kriominalisasi dalam masalah penempatan TKI ke luar negeri, disampaikan Yunita Fiedha SH MH dari LBH Jateng.

Muntohar minta supaya PPTKI harus bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga calon TKI tidak merasa tertipu dan tidak muncul kasus ketenagakerjaan di kemudian hari.

KRIMINALISASI TKI: Yunita Fiedha SH MH (LBH Jateng) menyoroti kriminalisasi masalah penempatan TKI ke luar negeri, di gedung pertemuan BLK Disnakertrans Wonosobo, kemarin. (Foto: SM/Sudarman)
KRIMINALISASI TKI: Yunita Fiedha SH MH (LBH Jateng) menyoroti kriminalisasi masalah penempatan TKI ke luar negeri, di gedung pertemuan BLK Disnakertrans Wonosobo, kemarin. (Foto: SM/Sudarman)


Dia menyambut baik acara penyuluhan hukum tersebut, karena kasus-kasus ketenagakerjaan di luar negeri yang dialami TKI sangat perlu memperoleh bantuan hukum.

Drs Abdurahman MSi menyebut bahwa TKI adalah para pahlawan devisa. Saat ini mereka telah menyumbang devisa sebesar Rp 14 triliun. Dia katakan, ekonomi riel digerakan oleh TKI.

Namun demikian Abdurahman mengakui bahwa daya saing TKI masih kalah dibandingkan dengan tenaga kerja asal Bangladesh. Sehingga jika terjadi pengurangan tenaga kerja, maka yang di PHK lebih dahulu adalah TKI.

Untuk tahun 2009, lanjut Abdurahman, Jepang membutuhkan 290an TKI perawat asal Jateng. Para perawat tersebut minimal berijazah D3. Selain menjadi perawat, sebagian diantaranya juga ditugaskan sebagai perawat orang tua/jompo di negeri matahari terbit tersebut.Ketua DPD Asosiasi jasa penempatan Asia Pasifik (ASjaspac) Jateng, M Yunus mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat enam asosisasi PPTKI swasta.

Untuk Jateng tercatat dua asosiasi dengan 18 PPTKIS pusat dan 510 PPTKIS cabang. Adapun TKI Jateng yang disalurkan ke luar negeri mencapai 3.000 sampai 3.500 tenaga kerja/bulan.(SM)

Nara sumber: Wonosobo Cyber Community