Salak Pondoh
Kendati wilayah Wonosobo merupakan salah satu sentra salak, di pasar nasional masih kalah dengan Sleman atau Banjarnegara. Di pasaran nasional salak Wonosobo mendompleng nama dua daerah tersebut. Padahal selama ini, Sleman kerap disuplai salak dari Wonosobo. “Tapi dalam merek dagangnya diharuskan menggunakan nama salak Sleman. Nama Wonosobo belum laku dijual di pasaran buah nasional,”ungkap petani salak Kecamatan Sukoharjo, Wahyu belum lama ini.Karena itu, untuk mendapatkan sertifikasi salak Wonosobo berbagai terobosan telah dilakukan. Antara lain menurut Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukoharjo, Sunarto dengan merintis kerjasama dengan UPN Veteran Jogjakarta dan BPTP Jogjakarta sejak tahun 2004 lalu. “Kami berharap melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan penelitian dan budidaya jenis salak khas Wonosobo,”ujarnya. Hal itu dikemukakan ketika menerima kunjungan monitoring program usaha agrobisnis pedesaan (PUAP) yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo, Suharso.
Dana hibah PUAP berasal dari Departemen Pertanian sebesar Rp 3,8 miliar dialokasikan untuk 38 desa yang dikelola gabungan kelompok tani di Wonosobo pada November 2008 kemarin. Masing-masing desa menerima Rp 100 juta. Monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan dana PUAP di masing-masing gapoktan melalui lembaga keuangan mikro yang dibentuk pada rapat anggota gapoktan.
Di samping dikemukakan soal penggunaan dana PUAP, pada kesempatan itu, petani juga mengungkapkan permasalahan yang dialaminya.
Termasuk soal salak Sukoharjo yang dijual harus menggunakan nama daerah lain. Di Kecamatan Sukoharjo, dana PUAP dimanfaatkan petani salak dalam bentuk pinjaman lunak untuk pembelian pupuk seperti yang dikelola LKM Sido Makmur Desa Plodongan.
Menurut Kades Plodongan, Yulianto, petani salak sangat terbantu dengan adanya dana PUAP yang dimanfaatkan simpan pinjam. Di samping bunga pinjaman lebih ringan karena ditentukan dalam rapat anggota, lokasi pelayanan pinjaman di kantor desa sehingga mudah diakses.
Pengelolaan dana PUAP di Plodongan ditentukan pinjaman maksimal Rp 2 juta dengan jasa 1,5 persen. Dalam pembagian sisa hasil usaha, dari persentase 1,5 persen itu, sebanyak 1,2 persen untuk gapoktan, dan 0,3 persen dikembalikan pada petani.
“Dengan model pembagian SHU seperti itu, petani terpacu untuk disiplin dalam pengembalian pinjaman. Setidaknya sampai bulan Februari belum ada tunggakan,”paparnya.
Sedangkan dana PUAP di Desa Sempol dikelola oleh LKM Bina Tani. Sebagian besar dana ini digunakan sistem tanggung renteng. Dengan model seperti ini peminjam akan malu jika tidak membayar angsuran. Pasalnya jika mangkir mengangsur, seluruh anggota kelompok yang menanggung.
Sementara di Kelurahan Leksono dana PUAP yang dikelola LKM Dewi Sri selama dua bulan modal pimjaman telah bertambah Rp 2,198 juta. (RaSe)
Nara sumber: Wonosobo Cyber Cummunity
0 komentar:
Posting Komentar